IMPLEMENTASI DISKRESI POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Undang-Undang Kepolisian)

JONI, KRISNANTO (2019) IMPLEMENTASI DISKRESI POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Undang-Undang Kepolisian). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (161kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (21kB) | Preview

Abstract

Pada Undang-Undang Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana; 2) Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012; 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekubder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan diskresi penyidikan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.. Hasil penelitian didapat bahwa Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut : : a) Faktor ekonomi;, b) Faktor pengetahuan, c) Faktor pendidikan. Pelaksanaan Diskresi Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Dipolair Polda Jateng telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Ditpolair Polda Jateng dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di wulayah hukum Dipolair Polda Jateng, antara lain : a) Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, b) Kendala Finansial, c) Oknum aparat, d) Pengetahuan Penyidik; e) Partisipasi Para Pihak. Kata Kunci : Implementasi, Diskresi Polri, Penyidikan, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item