TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg)

ELYNA NOOR DINA NAZLA, ELYNA NOOR DINA NAZLA (2017) TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER PDF.pdf Download (603kB) | Preview
Preview	Text BAB I PDF.pdf Download (208kB) | Preview
	Text BAB II PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB III PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB IV PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
Preview	Text BAB V PDF.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf Download (110kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg dengan KUHAP, mengetahui akibat hukum dari upaya hukum ganda (Banding dan Kasasi) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terbit dua putusan pengadilan serta mengetahui pelaksanaan putusan bagi para terdakwa dengan adanya Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg dan putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu dengan pendekatan studi kasus kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg, Putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008, serta bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan buku, makalah, jurnal yang mendukung data primer. Metode analisis data dimulai dengan pengumpulan data, baik data primer, maupun data sekunder, yang kemudian diinventarisasi dan diseleksi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum ganda Jaksa Penuntut Umum yaitu Banding dan Kasasi atas putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap terdakwa Sdr. Heru Supriyono dan Sdr.Yulius Basiwantoro tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP dimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum adalah Kasasi dan Kasasi demi Kepentingan Hukum. Akibat hukum dari terbitnya Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg adalah tidak berlakunya Putusan tersebut bagi terdakwa I (Drs. Sujoko) dan terdakwa II (Drs. Heru Supriyantoro, M.Pd) karena terbit dengan prosedur yang tidak sesuai KUHAP, sedangkan pelaksanaan hukuman bagi para terdakwa dengan terbitnya Putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008 yang amar Putusannya menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak Kasasi para Terdakwa, maka bagi terdakwa I dan terdakwa II yang diputus lepas dari tuntutan hukum adalah kembali kepada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg, sedangkan untuk terdakwa III (Yulius Basiwantoro, BA) dan terdakwa IV (Untung Sudjarno, S.H) yang dijatuhi hukuman pemidanaan kembali kepada Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg. Simpulan Penelitian ini adalah bagi terdakwa I dan terdakwa II yang diputus lepas dari tuntutan hukum, maka terhadap keduanya harus dilembalikan pada harkat dan martabatnya termasuk hak-hak terdakwa serta kedudukannya. Saran Penelitian yakni Kejaksaan Negeri Semarang diharapkan segera melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkama Agung RI Nomor 898 K/Pid.sus/2008 tanggal 3 November 2008. Kata Kunci : Upaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Lepas dari Tuntutan Hukum

Actions (login required)

View Item