PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

BAMBANG HERMANTO, BAMBANG HERMANTO (2017) PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (523kB) | Preview
Preview	Text BAB I (BAMBANG).pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text BAB II (BAMBANG).pdf Download (285kB) | Preview
	Text BAB III (BAMBANG).pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
Preview	Text BAB IV (BAMBANG).pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text DAFPUS (BAMBANG).pdf Download (106kB) | Preview

Abstract

Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui persepsi Pemerintah Desa dan BPD pasca ditetapkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan muncul dengan adanya perubahan pengaturan BPD dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; DAN 3) Untuk mengetahui solusi terhadap dampak negatif dan kondisi apa yang diharapkan dengan adanya pengaturan baru terkait BPD. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari: (a) Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa; (b) Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes, dan 5 rencana program pembangunan desa yang telah dijalankan. Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan komputer, peningkatan motivasi kerja aparatur desa berupa motivasi moral dan intensif tambahan gajih pegawai, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, berupa kegiatan sosialiasi dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni terdiri dari. Kendala internal dan kendala eksternal. Kata Kunci : Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

Actions (login required)

View Item