IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMKESMAS DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014

AHMAD MUBADIRIN, AHMAD MUBADIRIN (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMKESMAS DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak merupakan salah satu Desa yang menerima program Jamkesmas, dimana setiap penduduk yang dikategorikan miskin mendapatkan Kartu Jamkesmas. Dari hasil survey dilapangan di ketahui bahwa tidak semua masyarakat desa yang dikategorikan miskin mendapatkan kartu Jamkesmas, hal ini menunjukkan bahwa pembagian Jamkesmas tidak merata ke seluruh masyarakat Desa Babalan yang dikategorikan miskin. Dari data yang ada diketahui jumlah penerima Jamkesmas tahun 2012 sebanyak 4182 jiwa dan tahun 2014 sebanyak 4372 jiwa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi kebijakan Jamkesmas di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2014 dan Hambatan-hambatan apa yang dihadapi berkaitan dengan implementasi kebijakan Jamkesmas di Desa Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2014 dan bagaimana cara mengatasinya. Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulan implementasi program Jamkesmas di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu Ada beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan program Jamkesmas antara lain : Adanya beberapa masyarakat yang merasa tidak mampu, namun belum terdata pada saat pendataan sebagai masyarakat miskin. Sehingga mereka tidak mendapatkan Kartu Jamkesmas dan Beberapa masyarakat yang kurang mengerti tentang penggunaan kartu Jamkesmas sehingga sering menimbulkan salah pengertian bagi pengguna kartu Jamkesmas. Dari permasalahan di atas maka solusinya adalah sebagai berikut : Instansi terkait serta aparat pemerintahan dari yang paling bawah hingga tertinggi mesti tanggap terhadap persoalan ini. Ketepatan masyarakat miskin penerima Jamkesmas harus diperhitungkan betul berdasarkan datadata riil dilapangan. Begitu pula pihak rumah sakit harus fair sehingga tidak ada temuan perbedaan pelayanan antara masyarakat miskin dan orang kaya. Tak kalah pentingnya, peran serta masyarakat dan stakeholders lainnya dalam mengawasi program ini sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas seperti prinsip awal program ini.

Actions (login required)

View Item