GERAKAN PROTES PETANI TEMBAKAU KECAMATAN NGADIREJO KABUPATENTEMANGGUNG (STUDI KASUS : GERAKAN PROTES PETANI TEMBAKAU TERHADAP PP 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN ADIKTIF DAN PEMBATASAN TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN )

DWI RETNO PUTRI, DWI (2016) GERAKAN PROTES PETANI TEMBAKAU KECAMATAN NGADIREJO KABUPATENTEMANGGUNG (STUDI KASUS : GERAKAN PROTES PETANI TEMBAKAU TERHADAP PP 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN ADIKTIF DAN PEMBATASAN TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN ). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)

Abstract

Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbetuk organisasi, untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama dengan tindakan menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Kecamatan Ngadirejo adalah daerah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung, luas lahan Kecamatan Ngadirejo untuk pertanian tembakau yaitu 1850,00 Hektar dengan hasil 855,64 ton dalam setahun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya gerakan protes petani tembakau dan bentuk dari gerakan protes petani tembakau kecamatan Ngadirejo kabupaten Temanggung terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan adiktif dan pembatasan tembakau terhadap kesehatan. Kesimpulan penelitian, Pertama: Latar belakang gerakan protes petani tembakau kecamatan Ngadirejo yaitu: (a) Isi dari Paraturan Pemerintah berpotensi mendiskreditkan pihak petani tembakau lokal, Peraturan Pemerintah nomer 109 tahun 2012 ini dianggap akalakalan semata. (b) Terjadinya pengurangan jumlah kuota pembelian tembakau terhadap pabrik-pabrik rokok yang merupakan dampak dari Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan adiktif dan pembatasan tembakau terhadap kesehatan. Kedua: Aksi pemberontakan petani tembakau Kecamatan Ngadirejo sesuai dengan bentuk gerakan sosial yang disebut dengan Social Movement . Ketiga: Hasil dari gerakan protes petani tembakau belum mencapai titik maksimal karena walaupun dalam kondisi perilaku kolektif, terdapat kesadaran kolektif dimana sentimen dan ide-ide yang harusnya dimiliki oleh seluruh petani tembakau di Indonesia namun hanya dimiliki oleh sekelompok petani. Keempat: Pemerintah perlu mengikutsertakan petani tembakau dalam setiap perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tembakau karena hal ini menyangkut petani tembakau, anggaplah para petani dengan mengikutsertakan perumusan kebijakan tentang tembakau agar tidak terjadi konflik. Kata Kunci: Gerakan sosial, Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dan Petani Tembakau

Actions (login required)

View Item