Wahid Hasyim University | Digital Repository

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

KAMDANI, KAMDANI (2016) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

[img] Text
Hal Depan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (319kB)

Abstract

Tindak pidana penggelapan adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap diri orang lain (korban) dalam mencapai apa yang dikehendaki, terhadap perilaku tindak kejahatan penggelapan ini jelas dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum positif Indonesia? 2) Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Kota Semarang? 3) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya? Tujuan penelitian ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang, untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau hukuman sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis nomatif dengan pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalahnya. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan khususnya pada Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan yang didakwakan atau tindak kejahatan yang dilakukan seseorang harus dapat memenuhi rumusan-rumusan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk problem yang sangat sulit untuk diberantas, adapun bentuk upaya pemerintah dengan instansi terkait adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan-penyuluhan hukum atau peneranganpenerangan baik secara kelompok maupun secara umum. Kata kunci : penerapan sanksi, pelaku dan tindak pidana penggelapan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: eprints perpustakaan unwahas
Date Deposited: 05 Oct 2016 03:40
Last Modified: 05 Oct 2016 03:40
URI: http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/506

Actions (login required)

View Item View Item