NURIKHA, NURIKHA (2015) IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2011 (Studi Kasus Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 butir (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan mengenai program pengelolaan keuangan kepala desa mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang harus dikemukakan yaitu: 1) bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal setelah diberlakukannya Perda no.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ? 2) hambatan apakah yang timbul dengan diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dan bagaimanakah upaya untuk mengatasinya? Tujuan penelitian ini, yakni: 1) untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Kepala Desa beserta Perangkatnya setelah diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal; 2) untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan, untuk metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan yuridis-normatif. Kemudian, mengenai hasil penelitian dan pembahasan diketahui dengan berlakunya Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan hak atas penghasilan tetap yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak, dan diharapkan konsentrasi atau tugas dan fungsi dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat lebih maksimal. Hambatan yang timbul adalah proses pencairan yang tidak pasti, karena perbedaan kondisi dan situasi masing-masing desa di Kabupaten Kendal. Pada akhirnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Program Pengelolaan Keuangan Kepala Desa Kabupaten Kendal sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2014. Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Kepala Desa, Perda No.1 Tahun 2014
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 05 Oct 2016 03:07 |
Last Modified: | 05 Oct 2016 03:07 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/491 |
Actions (login required)
View Item |