PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN BAHAN-KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT

Sujud, Sujud (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN BAHAN-KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

	Text Cover.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text Microsoft Word - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, di mana produk barang dan atau jasa tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Banyak kasus terungkap yang merugikan konsumen, antara lain ditemukannya makanan olahan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, yang tidak ada pengamanan pangannya. Pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari hal-hal yang merugikan pihak masyarakat dan konsumen tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan organ pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kosumen. Permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana perlindungan konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dari produk-produk makanan konsumsi yang jelas merugikan konsumen ?. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menegumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui BPOM untuk mengatasi beredarnya produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya tanpa sertifikasi halal atau setandar yang diizinkan edar adalah bahwa yang pertama pemerintah dapat menetapkan agar pangan sebelum diedarkan kepasaran diadakan uji laboratoris oleh laboratorium yang ditunjuk atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah, yang kedua setiap pihak yang memproduksi olahan pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib bersatandaar layak konsumsi. Selanjutnya pemerintah harus bertindak tegas dengan melakukan tindakan hukum secara perdata, juga secara pidana terhadap pelanggaran yaang terjadi, sehingga menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha. Hal ini memang tidak mudah, berbagai kendala yang dihadapi oleh BPOM adalah minimnya alat pendeteksi zat dalam suatu produk makanan, alat pendeteksi makanan yang dimiliki BPOM saat ini sudah relatif ketinggalan. Sebab, dalam industri pangan modern, zat pengawet yang digunakan suatu perusahaan semakin berkembang, sehingga apabila ada turunan baru (zat pengawet) itu bisa tidak terdeteksi.

Actions (login required)

View Item