PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Tahun 2013 – 2014 di Kabupaten Semarang )

BIDIT WIDIANTO, BIDIT (2015) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Tahun 2013 – 2014 di Kabupaten Semarang ). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)
	Text ABTRAKSI DAN KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)

Abstract

Perkembangan kejahatan psikotropika dewasa ini telah menakutkan bagi kehidupan masyarakat. Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda Adapun Rumusan Masalah yaitu bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang Undang Narkotika No.35 Tahun2009 dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang Undang No.35 Tahun 2009. Pengumpulan data primer dilakukan langsung kelapangan dilakukan dengan wawancara dan mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan putusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu dilakukan tahapannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang Undang Narkotika No.35 Tahun2009. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang Undang No.35 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Adapun terdapat beberapa kelemahan oleh hakim yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasari pertimbangan yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya berupa kendala teknis di persidangan. Kata Kunci : Penerapan sanksi pidana, pertimbangan hakim, tindak pidana.

Actions (login required)

View Item