PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TERBAN KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG)

Suswati, Suswati (2016) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TERBAN KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)

Abstract

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 butir 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a) bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes)? b) hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembentukan Perdes di Desa Terban Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa; 2) untuk menganalisis hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Terban. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif serta dikomparasi dengan bahan-bahan hukum atau literatur-literatur di bidang hukum. Sehingga, di dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan peraturan desa, proses BPD Desa Terban dalam pembentukan peraturan desa, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan dan penetapan peraturan desa. Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa yang dilakukan di BPD Terban yaitu dengan melalui rapat bersama pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa.

Actions (login required)

View Item