ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN DI DESA SUKOLILAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Atik, Dina Nasikhah (2023) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN DI DESA SUKOLILAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text SKRIPSI ATIK DINA NASIKHAH.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari’ah, Hutang Piutang, Tambahan Pembayaran Hutang Piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong. Adapun praktik hutang piutang disini adalah memberikan pinjaman berupa uang dengan perjanjian adanya tambahan pembayaran sebagai jasa yang sudah ditetapkan sebesar 2%. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sukolilan Patebon Kendal. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik hutang piutang dan 2) untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang dan data sekunder dari literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode yang digunakan merupakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ini yakni, 1) rukun dan syaratnya al-qardh telah terpenuhi. 2) Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa hutang piutang dengan tambahan pembayaran yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena praktik hutang piutang ini sudah menjadi tradisi (kebiasaan). Faktor yang melatarbelakangi adanya praktik ini dikarenakan adanya kemudahan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian adanya tambahan tersebut saling menguntungkan di antara kedua belah pihak dan bersifat Taawwun.

Actions (login required)

View Item