LAPORAN HASIL PENELITIAN "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK".

Suparmin, Suparmin and Harsono, Harsono and Hidayat Abduallah, Hidayat (2011) LAPORAN HASIL PENELITIAN "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK". Discussion Paper. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Text LHP 1.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)

Abstract

Penelitian tentang Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya dalam Praktik merupakan penelitian hukurn empirik normatif dengan analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menggambarkan secara lengkap, Sistem pembuktian yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Upaya dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres Semarang Timur, Satuan Tindak Pidana Korupsi (Satipikor) Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang, sekaligus untuk mengetahui sistem manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam rangka proses pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan alat pengumpul data studi dokumen. Untuk data primer dengan alat pengumpul data melalui wawancara dengan responden, narasumber dan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, serta dilakukan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik dan telah memperluas ajaran sifat melawan hukurn, tidak hanya sifat melawan hukum formil saja akan tetapi juga menerapkan sifat melawan hukum materiil kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian juga menunjukkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi oleh Polres Semarang Timur, Satuan Tindak Pidana Korupsi (Satipikor) Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang da1,am menangani tindak pidana korupsi terutma dalam ha1 pembuktian pada saat dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Disamping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum diterapkannya suatu sistem manajemen yang tepat dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item