TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang)

Turmudi, Turmudi (2019) TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (403kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (434kB) | Preview

Abstract

Berlakunya peraturan bersama atara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut mendapat apresiasi dari berbagai unsur dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya diterbitkan berbagai peraturan dari berbagai instansi yang menyatakan wilayahnya menjadi kawasan tanpa rokok. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisi kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataaan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) dibuat oleh Pemerintah untuk mengendalikan persoalan sosial karena masalah rokok tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah kesehatan. Kebijakan tentang KTR mengatur kawasan-kawasan tertentu yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok atau yang berhubungan dengan rokok di tengah kehidupan publik. Ketentuan Perundangan di atas mengamanatkan bahwa penetapan KTR adalah kewenangan Pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumen Rokok bagi Kesehatan. Sedangkan peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah tentang ketentuan KTR adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kata kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Instansi Pemerintah.

Actions (login required)

View Item