OPTIMALISASI PERAN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLDA JATENG

JAROT, DRI HANDOKO (2019) OPTIMALISASI PERAN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLDA JATENG. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (668kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (663kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (135kB) | Preview

Abstract

Penulis dalam menyusun Skripsi ini dilatarbelakangi karena sering adanya Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan berupa “Bagaimana proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Apa hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. Dan memiliki tujuan untuk mengetahui cara atau proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian proses Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu anggota Polri yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap incraht dari Pengadilan Negeri yang dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka akan dilakukan peradilan secara internal di Polri dengan cara dilakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, mengumpulkan barang bukti, pemberkasan oleh Propam selanjutnya berkas teresebut dikirimkan ke fungsi Hukum (Bidang Hukum Polda Jateng) untuk mendapatkan saran pendapat hukum kemudian setelah mendapatkan saran pendapat Hukum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dipimpin oleh Kapolres/Wakapolres hingga mendapatkan putusan sidang KKEP. Sedangkan hambatan yang ditemukan selama proses penegakan hukum Kode Etik yaitu Sarana atau fasilitas kurang memadai baik peralatn / ATK sangat terbatas untuk serangkain kegiatan pemeriksaan sampai pelaksanaan Sidang KKEP dan tidak adanya tempat khusus untuk pelaksanaan Sidang KKEP. Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa satu perbuatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri maka anggota Polri tersebut akan dilakukan dua kali persidangan dan akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berbeda. Kata Kunci : Kode Etik Polri, Tindak Pidana, Narkotika.

Actions (login required)

View Item