SISTEM PEMIDANAAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DOUBLE TRACK SYSTEM)

SAROSA, SAROSA (2018) SISTEM PEMIDANAAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DOUBLE TRACK SYSTEM). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text FILE 1 COVER.pdf Download (653kB) | Preview
Preview	Text FILE 2 BAB I.pdf Download (198kB) | Preview
	Text FILE 3 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text FILE 4 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text FILE 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
Preview	Text FILE 6 BAB V.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text FILE 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin hari terus meningkat, meski upaya penanganan oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonsesia (Polri) terus dilakukan. Namun penyalaguna sekaligus korban tindak pidana narkotika ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat dan penanganannya harus dilakukan secara adil, sehingga perlu dilakukan penyelidikan pustaka dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (double track system) bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009? (2) Apa yang menjadi dasar hakim dalam melaksanakan penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (double track system) bagi penyalahguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis-deskriptif yang didasarkan pada aspek normatif-yuridis dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama; penerapan double track system berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahgunaan narkotika. Secara umum, terdapat penjatuhan pidana rehabilitasi dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim. Asas legalitas (nulla poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti tiada pidana tanpa undang-undang. sehingga secara tegas dinyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Kedua; Dasar hakim dalam melaksanakan penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (double track system) bagi penyalahguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain; (1) pertimbangan yuridis, yang mencakup dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal–pasal. (2) Pertimbangan non-yuridis, yang mencakup alasan dampak akibat dari perbuatan terdakwa, serta kondisi terdakwa sehingga muncul pertimbangan terkait sanksi yang nantinya akan meringankan atau memberatkan terdakwa.

Actions (login required)

View Item