TUGAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

JOKO, MULYANTO (2018) TUGAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (898kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (179kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (100kB) | Preview

Abstract

Peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang tidak akan terlepas dari konsep dasar peranan Polri secara umum yang diproyeksikan ke dalam obyek khususnya tindak pidana yang meresahkan masyarakat divisualisasikan pula ke dalam kegiatan - kegiatan yang bersifat Binkamtibmas, guna menciptakan kondisi masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum, serta kegiatan penegakan hukum guna terciptanya keadilan serta kepastian hukum. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul ”Tugas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan ilmu hukum yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang – undangan hukum positif, seperti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, KUHP, Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan teori - teori ilmu hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang berlaku Indonesia terutama yang berkaitan dengan tugas Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Dalam melaksanakan tugas, Polri memiliki tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Dalam hal Penyidik menangani suatu perkara, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke tahap Penyidikan, kemudian pada tahap penyidikan setelah Penyidik melakukan pemeriksaan saksi - saksi akan dilakukan gelar perkara lagi untuk menetapkan calon tersangka. Pada tahap penyidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017, bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Hambatan - hambatan yang sering dihadapi Penyidik dalam menangani tindak pidana adalah banyaknya laporan atau aduan dari masyarakat yang terjadi di Kota Semarang sehingga mengakibatkan lambannya / lamanya penanganan suatu perkara oleh Penyidik dan pelaku tindak pidana setelah melakukan kejahatan membuang barang bukti untuk menghindari jeratan hukum serta masih banyak lagi hambatan yang tidak bisa disebutkan satu – persatu oleh penulis.

Actions (login required)

View Item