PERAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Sri, Wijayanti (2018) PERAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (224kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview

Abstract

Pajak kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan PKB merupakan Pajak terhadap kepimilikan ataupun Penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan motor roda dua atau lebih dan beserta gandenganya yang di pergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh alat tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada alat-alat besar yang bisa bergerak. Dalam perumusan terdapat dua masalah yaitu sistem dan prosedur kendaraan bermotor pada UPTD kabupaten jepara dan Peran aparat perpajakan dalam menjalankan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor di kabupaten jepara. Karena tidak taat kepada peraturan yang ada, kebanyakan dari kalangan masyarakat yang di desa pada umumnya tidak mau melaksanakan kewajiban membayar pajak. Disebabkan oleh jarak dan tidak adanya aparat yang menggerakkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN- KB). Dalam metedologi penelitian terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian dan teknik pengambilan data di ambil dari iset kepustakaan dan studi lapangan (melalui wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian. Prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan intruksi bersama memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai aparat pajak, Direktorat jendral pajak menyadari bahwa aparat belumlah sempurna. Tahap demi tahap diusahakan sebagai upaya untuk memperbaikinya. Sekarang hal ini sudah menampakkan hasilnya, baik dalam bidang pelayanan, keramah tamahan, maupun yang menyangkut bidang kode etik sebagai pegawai negeri dan petugas pajak. Pelayanan kantor bersama samsat selama ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama yang berurusan dengan kantor tersebut. Sorotan dilakukan karena lambatnya proses layanan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), maupun surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), serta masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi atau pungutan liar, sarana prasarana dan fasilitas yang tidak memadai, banyaknya calo, sikap petugas yang kurang simpatik dalam melayani masyarakat sampai kepada tidak trampilnya petugas dalam melaksanakan pekerjaanya. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) pelayanan pendapatan merupakan instansi teknik pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk menggali dan memungut pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berada dalam wilayah melalui sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT).

Actions (login required)

View Item