PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SEMARANG

Mohamad, Soleh (2018) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SEMARANG. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text File 1 Cover - Abstrak.pdf Download (795kB) | Preview
Preview	Text File 2 BAB I.pdf Download (173kB) | Preview
	Text File 3 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text File 4 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text File 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
Preview	Text File 6 BAB V.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text File 7 Daftar Pustaka.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text File 8 Lampiran.pdf Download (199kB) | Preview

Abstract

Banyaknya fenomena orang merokok disembarang tempat tanpa menghiraukan dampak terhadap orang lain, maka pemerintah perlu mengatur kawasan-kawasan tanpa rokok untuk menjamin hak asasi manusia berupa kesehatan. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten semarang dengan mengeluarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 Tentang kawasan Tanpa rokok di Kabupaten Semarang. Adapun permasalahan selanjutnya adalah terkait pelaksanaan Perda tersebut untuk mengatur terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kendala-kendala yang pastinya akan menghambat proses pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok. Maka dari itu perlu kiranya dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran dan ilpemu pengetahuan terkait peraturan Hukum yang dalam hal ini berupa Perda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Kawasan tanpa Rokok di kabupaten semarang. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peraturan tersebut, maka penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Hukum untuk menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata dengan pengamatan langsung dilapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata masyarakat sudah banyak yang mengetahui adanya aturan tersebut namun dalam pelaksanaanya masih belum sesuai yang diharapkan dikarenakan pemangku kebijakan belum memiliki komitmen dalama menjalankan aturan tersebut dengen semestinya serta faktor budaya Hukum yang ada dimasyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menaati Perda yang sudah berulang kali disosialisakan.

Actions (login required)

View Item