KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAKIBAT MATINYA ORANG ( Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang )

SITI MAEMUNAH, SITI MAEMUNAH (2017) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAKIBAT MATINYA ORANG ( Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (856kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (42kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Bahwa akhir-akhir ini bayak peristiwa tindak pidana dengan pembuktian dengan Alat Buti dan Barang Buktisebagaiana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 KUHAP yang ada kaitannya dengan Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Peranan Penyidik dalam mengungkap Tindak Penganiayaan yang direncanakan berakibat matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 353 KUHP perlu kajian hukum secara mendalam, mengingat kejahatan akhir-akhir ini khususnya Tindak Penganiayaan yang direncanakan berakibat matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 353 KUHP sering terjadi dan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih,untuk itu penyidik dan / atau aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan kemanan dan ketertiban masyarakat. Penulisan ini meneliti tentang peranan penyidik dalam menggunakan Alat bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana serta tentang Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakimyang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan Bagaimana Pengembalian barang bukti yang telah disita setelah adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Apabila t Barang bukti tersebut dijatuhi putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak,Maka Jaksa selaku pelaksana putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap harus segera mengembalikanya,namun kenyataannya didalam proses pengembalian Barang Bukti tersebut menemui banyak kendala dan hambatan,sehingga pengembalian Barang Bukti yang disita dikembalikankepada yang berhak, sebagaimana dimaksud Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 194 KUHAP setelah ada putusan hakim, atau barang bukti sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan di pegadilan. Untuk dapat memenuhi karya ilmiah, maka penulisan skripsi hukum ini tidak lepas dari apa yang disebut penelitian, yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada atau masih menjadi keragu-raguan. Pada hakekatnya penelitian ini merupakan usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian tersebut diperlukan adanya fakta-fakta dan data-data guna pembuktian, yang kemudian diolah, dianalisa untuk memecahkan masalah (problem solving) persoalan yang timbul yang diakibatkan dari penganiayaan direncanakan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 353 Ayat (3) KUHP.. . Kata kunci : Peranan penyidik, Barang bukti, tindak pidana, penganiayaan direncanakan

Actions (login required)

View Item