DWI RISGONO, DWI RISGONO (2017) OPTIMALISASI PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS TANPA HAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
|
Text
cover.pdf Download (288kB) | Preview |
|
|
Text
SKRIPSI BAB I.pdf Download (175kB) | Preview |
|
Text
SKRIPSI BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) |
||
Text
SKRIPSI BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
||
Text
SKRIPSI BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) |
||
|
Text
SKRIPSI BAB V.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
SKRIPSI DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB) | Preview |
Abstract
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tanpa izin yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undag Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.. UU. Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas dampak negatifnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban semakin banyak yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilakukan penanganan secepatnya secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang yang bagus dari kedua pihak perlu diciptakan karena akan saling membantu dalam menangani peredaran narkoba, orang tua sebagai pendidik dan pelindung putra putrinya harus memberikan nasehat yang banyak tentang kerugian-kerugian apabila seseorang itu mengkonsumsi (pecandu) narkotika, segera mungkin dapat dilakukan rehabilitasi.. Kata Kunci : Narkotika, rehabilitasi medis, hukuman mati, Daftar Golongan I
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 09 Jun 2017 03:17 |
Last Modified: | 09 Jun 2017 03:17 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/795 |
Actions (login required)
View Item |