IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Porestabes Semarang)

ARI WIDIYASTUTI, ARI WIDIYASTUTI (2017) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Porestabes Semarang). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (675kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (327kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (295kB) | Preview

Abstract

Di tengah upaya pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, bangsa Indonesia mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembanaunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi dan hambatan-hambatan yang akan muncul dalam penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dimana penelitian yang mengkaji norma-nomia hukum yang berlaku, dengan menggunakan kepustakaan mengrgunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa studi kasus, buku, hasil penelitian dan pendapat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, secara realita perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia masih sangat kurang walaupun sudah dituangkan dalam suatu regulasi aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Diharapkan adanya upaya secara nyata dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat yang berwenang untuk memberikan jaminan agar saksi dapat tetap terjaga keamanan dan ketentramannya dari segala macam bentuk tekanan baik itu secara psikis maupun fisik kepada saksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu perkara di sidang pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item