Wahid Hasyim University | Digital Repository

Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)

Suparmin, Suparmin Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). In: Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Universitas Diponegoro Semarang. ISBN 9786020973647

[img] Image
HKI Revitalisasi Hukum.jpg
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
full.pdf SWOT TEKS BARU
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

“Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) “Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri mengutamakan pencegahan”. Dalam evaluasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ( Tipikor) apabila diumpamakan seorang membersihkan badan dengan cara mandi besar, yang harus disiram seharusnya “ kepala ” (clean) terlebih dahulu; Baru disiram dan dibersihkan pada bagian-bagian tubuh lain. Untuk melakukan penahanan, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a dan huruf b, harus ada standar minimal seorang dapat diajukan keperadilan pidana jika didukung dengan “bukti yang cukup” yaitu seseorang tidak boleh ditahan: sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut penilaian penyidik benar-benar telah terjadi tindak pidana dan menunjukkan bahwa tersangkalah yang telah melakukan perbuatan” Apabila alternatif berupa mitigasi dan adaptasi dalam penerapan hukum pidana dikaitkan dengan pencegahan dan penanganan konflik sosial di lapangan, untuk itu di mana para pelaku konflik sosial di masyarakat bawah disamping sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban tindak pidana, karena kesadaran sosial yang terbentuk lebih bernuansa mobilisasi emosional yang digerakkan para provokator yang mempunyai kepentingan.

Item Type: Book Section
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: eprints perpustakaan unwahas
Date Deposited: 27 Nov 2015 03:32
Last Modified: 23 Dec 2015 02:42
URI: http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/58

Actions (login required)

View Item View Item