PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KA BUPATEN DEMAK TAHUN 2015

NI’AMUL HUDA, NI’AMUL HUDA (2015) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KA BUPATEN DEMAK TAHUN 2015. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Mutih Kulon Kec. Wedung Kabupaten Demak dan (2) Bagaimana subtansi Peraturan Desa di Desa Mutih Kulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan sumber data primer yaitu Ketua dan anggota BPD, LKMD, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : (1a) Dalam hal perumusan Rancangan Peraturan Desa, BPD belum memanfaatkan hak inisiatif, (1b) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa, BPD sudah melibatkan melibatkan partisipasi masyarakat namun belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan, (1c) Dalam hal pengesahan Peraturan Desa, BPD Mutih Kulon sudah mengesahkan semua Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang diajukan oleh Pemerintah Desa, hanya saja muatan materi Perdes masih dominan pada urusan pokok Pemerintahan Desa dan belum menggali persoalan-persoalan tentang Pemberdayaan masyarakat Desa, (1d) Dalam hal Implementasi Perdes, BPD sudah mensosialisasikan dalam forum-forum jam’iyah Nariyah, Seninan dan Rebonan, (2) Subtansi Peraturan Desa Desa Mutih Kulon ditinjau dari 3 aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis sudah memenuhi persyaratan sebuah Peraturan Perundangundangan tetapi dalam hal perumusan konsep dan bahasa masih perlu diperbaiki. Agar peranan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dapat maksimal maka penulis menyarankan sebagai berikut : (1) Perlunya ditingkatkan proses penggalian dan penyerapan aspirasi oleh BPD sehingga mendukung data dalam proses perumusan dan pembahasan Peraturan Desa. (2) Perlunya format partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa, misalnya : memperbanyak forum-forum sosialisasi dan Musdes, mendorong kepada Kepala Desa untuk membuat regulasi dalam bentuk Keputusan Kepala Desa tentang mekanisme menyampaikan masukan dan pendapat masyarakat baik secara tertulis maupun lisan untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin prinsip keadilan. (3) Perlu digali lebih mendalam potensi dan permasalahan yang ada di Desa Mutih Kulon untuk diperbanyak jenis-jenis Peraturan Desa yang terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan ketentraman masyarakat. Kata kunci : partisipasi masyarakat, proses pembentukan Peraturan Desa

Actions (login required)

View Item