EVALUASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS KELURAHAN NOYONTAANSARI)

Fatah Abdillah, Fatah (2016) EVALUASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PEKALONGAN (STUDI KASUS KELURAHAN NOYONTAANSARI). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text Cover Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai hasil evaluasi kebijakan penggabungan kelurahan di lingkungan pemerintah kota pekalongan (Studi Kasus Penggabungan Kelurahan Noyontaansari). Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan daerah tentang penggabungan Kelurahan yang mulai berlaku pada tahun 2015. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Namun, Kebijakan penggabungan kelurahan telah menimbulkan berbagai polemik di tengah masyarakat Kota Pekalongan. Berbagai elemen mulai dari masyarakat biasa hingga anggota DPRD melakukan aksi demo menolak penggabungan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Salah satu penolakan yang mengemuka berasal dari Kelurahan Noyontaansari yang merupakan kelurahan hasil penggabungan dari dua kelurahan sebelumnya yaitu kelurahan Noyontaan dan Kelurahan Langdungsari. Penolakan utamanya berasal dari warga kelurahan Landungsari lebih bersifat sosial budaya yaitu berkaitan dengan penamaan yang menghilangkan kata landungsari. Dengan kondisi penolakan dari berbagai elemen, peneliti hendak mengetahui apakah tujuan penggabungan kelurahan yaitu peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Responden dalam penelitian ini adalah Lurah Noyontaansari, Ketua BKM Noyontaansari, Staf Lurah Noyontaansari, dan masyarakat pengguna pelayanan publik. Adapun pengumpulan data adalah melalui wawancara dan observasi terhadap objek dan subjek penelitian. Hasil Penelitian menunjukan penggabungan kelurahan tidak dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kebijakan penggabungan Kelurahan tidak cocok untuk diterapkan bagi kelurahan Noyontaan dan Landungsari. Penggabungan Kelurahan juga tidak efektif meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun ada pencapaian yang tercukupi tetapi masyarakat tidak melihat perubahan signifikan terjadi dan cenderung memaklumi pelayanan masyarakat di Kelurahan Noyontaansari sebagai kewajaran pelayanan public di Indonesia. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan tidak tepat dilakukan melalui penggabungan Kelurahan Kata Kunci : Penggabungan Kelurahan, Pelayanan Publik, Responsifitas masyarakat

Actions (login required)

View Item