REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK "STUDI SOCIO-LEGAL MENUJU MEKANISME IDEAL PENEGAKAN HUKUM (KONFLIK ANTARA PENDUKUNG PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Suparmin, Suparmin REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK "STUDI SOCIO-LEGAL MENUJU MEKANISME IDEAL PENEGAKAN HUKUM (KONFLIK ANTARA PENDUKUNG PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH). In: REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK "STUDI SOCIO-LEGAL MENUJU MEKANISME IDEAL PENEGAKAN HUKUM (KONFLIK ANTARA PENDUKUNG PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH). Universitas Diponegoro Semarang. ISBN 9789797046347

	Image Dokumen Hak Cipta Buku.jpg Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text Cover Disertasi.pdf Restricted to Registered users only Download (95MB)
	Text Disertasi.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena sosial penting yang memerlukan penyelesaian konflik (conflict resolution). Konflik sosial politik juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Semakin hebat konflik, semakin sulit membuat keputusan yang mengikat semua. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua mempunyai pendapat yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan konsensus terjadi bila konflik berhasil didamaikan. Tujuan utama penelitian yang hendak dicapai dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Memahami dan menjelaskan langkah-langkah dan upaya yang ditempuh oleh POLRI dalam menyelesaikan setiap konflik sosial-politik yang terjadi di masyarakat. 2. memahami dan menjelaskan reorientasi peran yang melatari tindakan-tindakan POLRI dalam menyelesaikan konflik antarpendukung partai politik sesuai dengan mekanisme hukum yang sudah ditetapkan. 3. Mengembangkan strategi dan mekanisme POLRI dalam penyelesaian konflik antarpendukung partai politik yang sejalan dengan tuntutan demokratisasi, keadilan dan kebenaran serta perlindungan HAM untuk mewujudkan perdamaian. Sumber data utama yang diperlukan dalam riset ini adalah teks-teks normatif yang mengatur tentang peran lembaga kepolisian, dan para pemegang peran (dalam hal ini aparat kepolisian) yang menangani konflik antarpendukung partai politik. Studi yang dikemas dalam ranah sosio-legal ini akan didesain dalam beberapa tahapan yakni: (1) penegasan tradisi riset, (2) desain strategi riset dan Penentuan lokasi riset, (3) pemilihan metode pengolahan data, dan (4) metode analisis dan interpretasi data. Untuk kepentingn riset ini, berikut ini akan dijelaskan secara garis besar fase-fase riset tersebut. Pola penyelesaian konflik politik antarpendukung partai politik yang dikontruksikan oleh POLRI sudah melampaui proses penegakan hukum yang ideal, karena tidak hanya mengadili dan menghukum tetapi juga mengupayakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian (restorative justice) menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. POLRI dalam menyelesaikan konflik antarpendukung partai politik dengan penegakan hukum yang ideal, berpedoman peraturan perundang-undangan, dengan menghormati dokumen internasional, tuntunan hukum islam dan hukum adat. Rekonsiliasi atau perdamaian merupakan tindakan yang akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Proses ini disebut muhasabah, menghitung dan menimbang peristiwa-peristiwa pahit yang telah melukai atau merugikan. Berbagai pihak melakukan introspeksi dan sekaligus penilaian terhadap kejengkelan, kemarahan yang telah mencabik-cabik ingatan bersama. Kata Kunci: Peran POLRI Menyelesaikan Konflik PolitikMengupayakan Musyawarah untuk Mewujudkan Perdamaian.

Actions (login required)

View Item