PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

AGUS PURWANTO, AGUS (2016) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

	Text Hal Depan.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)

Abstract

Ketidaktahuan konsumen akan berbagai bahan kimia berbahaya yang terdapat pada kosmetik, mengandung keprihatinan karena banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam produk kosmetiknya tersebut dimana hal ini dapat menimbulkan kerugian yang amat besar bagi konsumen. Sebagai contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya pada kosmetik yang beredar di pasar adalah Merkuri (Hg), Hidroquinon>2 %, zat warna B dan Merah K.3. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang peran pemerintah dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya di masyarakat. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahaan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data premier sekunder. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah diantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagai salah satu pihak yang bertransaksi seiring merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu setiap konsumen yang nyata-nyata dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Peredaran Kosmetik, dan Bahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Actions (login required)

View Item