Wahid Hasyim University | Digital Repository

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PASIEN JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA

ADITA NUR ANJANI, ADITA (2015) PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PASIEN JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (111kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)

Abstract

Penerapan good governance dalam pemberian pelayanan publik diatur dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa tujuan Undang-Undang pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tangung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis mengemukakan permasalahan-permasalahan mengenai good governance dalam pelayanan publik terhadap pasien jamkesda di RSUD Ambarawa beserta hambatan yang dihadapi rumah sakit dan pasien dalam pelayanan jamkesda di RSUD Ambarawa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan good governance dalam pelayanan publik terhadap pasien jamkesda di RSUD Ambarawa dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi rumah sakit atau pasien dalam pelayanan jamkesda. Metode penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu untuk meneliti tentang pelayanan publik dibidang kesehatan. Sedangkan objek penelitian adalah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdimana hukum sebagai variabel akibat dan mengetahui sampai sejauh mana penerapan good governance dalam pelayanan publik dijalankan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan publik terhadap pasien jamkesda di RSUD Ambarawa berjalan sesuai dengan yang asas good governance dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan pelayan publik. Adapun hambatan yang dialami dalam pemberian pelayanan publik adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai program jamkesda sehingga terkesan mempersulit pemberian pelayanan. Kata kunci: good governance, jamkesda, pelayanan publik

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: eprints perpustakaan unwahas
Date Deposited: 04 Oct 2016 04:16
Last Modified: 04 Oct 2016 04:16
URI: http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/483

Actions (login required)

View Item View Item