TINJAUAN HUKUM PENANGANAN UNJUK RASA OLEH ANGGOTA UNIT DALMAS SATSABHARA POLRESTABES SEMARANG

AJI NUGROHO, AJI (2015) TINJAUAN HUKUM PENANGANAN UNJUK RASA OLEH ANGGOTA UNIT DALMAS SATSABHARA POLRESTABES SEMARANG. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text Judul,KT pengantar,abstrak,daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)

Abstract

Unjuk rasa telah diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disini peran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002, serta sebagai pengaman kegiatan unjuk rasa dengan memegang pedoman Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian massa dan pelaksanaannya juga mengacu pada etika profesi hukum Polri agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun perumusan masalah adalah cara penanganan unjuk rasa oleh Unit Dalmas Satuan Sabhara Polrestabes Semarang di wilayah hukumnya, Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak anarkhis massa dan kendala / hambatan serta solusi dalam penanganan unjuk rasa yang sering dihadapi oleh anggota Unit Dalmas Satuan Sabhara Polrestabes Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian engan hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data menggunakan cara deskriptif dan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan reduksi data untuk memilah sumber data yang digunakan . Hasil penelitian menjelaskan bahwa cara penanganan unjuk rasa di depan Kantor Gubernuran Semarang dilakukan dengan pentahapan tindakan preventif yaitu pengamanan serta dilakukan tindakan represif yaitu penangkapan kepada pelaku kerusuhan massa. Penyelesaian hukum terhadap pelaku selebihnya akan diteruskan kepada Fungsi Reskrim guna pemeriksaan. Terdapat kendala internal yaitu belum adanya Protap yang baku untuk mengatur keseragaman penanganan unjuk rasa dan kendala eksternal seperti belum adanya pemberitahuan dari pihak pengunjuk rasa kepada Kepolisian dan masih minimnya Sumber daya masyarakat memahami aturan yang mengatur unjuk rasa. Solusi untuk kendala internal adalah perlu adanya Rapat koordinasi berjenjang tentang Protap penanganan unjuk rasa dan solusi untuk kendala Eksternal diadakan upaya himbauan kepada masyarakat agar melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian bila akan mengadakan unjuk rasa serta diadakan kegiatan Pemolisian Masyarakat agar masyarakat bisa lebih mentaati aturan – aturan unjuk rasa. Kata Kunci : Penanganan Unjuk Rasa, dan Unit Dalmas.

Actions (login required)

View Item