TINJUAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KUASA DALAM HAK USAHA ( ERFPACT) MENURUT KUH PERDATA

TAKWIM AZAMI, Takwim (2016) TINJUAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KUASA DALAM HAK USAHA ( ERFPACT) MENURUT KUH PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

	Text halaman awal.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)

Abstract

Perbuatan Hukum yang mana diatur dalam pasal 720 KUH Perdata tentang suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaansuatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan membayar upeti kepada pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikanya, baik berupa uang, berupa hasil atau pendapatan. Dalam kuasa suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan itu semua dapat terjadi melalui suatu akta umum, tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun lisan.Masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana proses pemberian kuasa menurut KUH Perdata? Dan Apakah Kuasa yang telah yang diberikan dapat dicabut tanpa memlaui surat kuasa?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library research atau penelitian kepustakaan/normative, yaitu penelitian menggunakan data yang telah ada atau tersedia dalam bentuk sekunder dengan pendekatan studi terhadap putusan pengadilan.Dalam putusan pengdilan 18 -06-2015 dengan nomer register 35/pdtG/2015 tentang pembatalan akta kuasa serta tentang wanprestasi perjanjianan kerjasama dalam putusan dengan nomer register 476/pdtG/2014 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa suatu akta kuasa berlaku sebagai bukti tertulis apabila terjadi pembatalan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang lain maka perbuatan itu termasuk perbuatan melawan Hukum dan bisa dilakukanya gugatan bia salah satu pihak ada yang dirugikan karena tidak sesuai syarat – syarat yang dituliskan pada pasal 1792-1799 KUH Perdata Tentang Sifat Pemberian Kuasa. Kata Kunci: Pemberian Kuasa Menurut KUH Perdata, Hukum Hak Usaha.

Actions (login required)

View Item