Wahid Hasyim University | Digital Repository

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak)

Moh, Misbakhul Bahar and Mastur, Mastur and M Arif, Agung Nugroho (2020) ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

[img]
Preview
Text
Moh Misbakhul Bahar_167010062_Hukum_Ilmu Hukum.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak). Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif , adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data digunakan adalh observasi wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Hasil penelitian menunjukan hubungan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah di laksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa sudah cukup baik, terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa, namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa ,asih kurang. Sementara dalam hal fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum efektif, sesuai apa yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sidomulyo kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan BPD yaitu : partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan Kepala Desa. Kata Kunci : Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: eprints perpustakaan unwahas
Date Deposited: 23 Jan 2024 01:55
Last Modified: 23 Jan 2024 01:55
URI: http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3620

Actions (login required)

View Item View Item