TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Ikhbal, Berlianaji and Muhammad, Shidqon and Anto, Kustanto (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Preview

Text Ikhbal Berlianaji_ 167010039_ Hukum_Ilmu Hukum.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syaratsyarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dan menganalisis badan hukum dengan menggunakan bahan hukum dan sekunder, Selain melakukan suatu analisis isi, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dan menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat oleh ahli untuk dijadikan suatu perbandingan agar dapat menghasilkan hasil yang baik dan benar kemungkinan. Dengan adanya impementasi dan putusan hakim, putusanlah merupakan sejatinya bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan salah satu norma yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan. Benar bahwa ditinjau dari segi hukum perjanjian, Loan Agreement antara penggugat dan tergugat secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Bahasa sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, namun di sisi lain penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada iktikad tidak baik. Meskipun dihadapkan pada fakta yang demikian, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif Loan Agreement tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata Kunci : KUHPerdata, Hukum Perikatan

Actions (login required)

View Item