ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995

Khanifah, Khanifah (2023) ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text 19107011076_Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Menentukan dan menganalisa kesesuaian prosedur peminjaman koperasi simpan pinjam (KSP) bagi pemohon yang bekerjasama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995. (2) Mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan jika Koperasi Simpan Pinjam melanggar Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. (3) Sebagai kajian analisa terhadap upaya yang dapat dilakukan Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban menjadi anggota koperasi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam yang bersangkutan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanyanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam merupakan kegiatan usaha yang dilakukan agar dapat eksis, tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dari calon anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi maka pihak koperasi dapat melakukan tindakan preventif. Kata Kunci: Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Pinjaman.

Actions (login required)

View Item