Ahmad, Yaid (2023) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN DESA WISATA BERBASIS LEMBAGA MASYARAKAT (STUDI PADA MASYARAKAT DESA TAMBI, KECAMATAN KEJAJAR, KABUPATEN WONOSOBO). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.
Text
19107011054_Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Pengembangan sumberdaya desa wisata bersama masyarakat merupakan wujud dari tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka menyelenggarakan pengaturan wisata di wilayah kerjanya. Bahwa pengembangan sumberdaya desa wisata berbasis lembaga masyarakat desa wisata yang dilakukan oleh POKDARWIS Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Penelitiaan ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengembangan sumber daya desa wisata berbasis lembaga masyarakat desa wisata melalui POKDARWIS, sesuai peraturan tentang pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata melalui desa wisata dan kendala yang dihadapi serta langkah yang harus dilakukan agar pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik di Desa Tambi, Kecamata n Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan sosiologis dan fokus penelitian terletak pada pelaksanaan program pengembangan kawasan desa wisata berbasis lembaga masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Dalam Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Penelitian ini mengkaji secara Yuridis Sosiologis, peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya pariwisata di desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tambi. Regulasi terkait pengembangan sumber daya alam skala desa oleh POKDARWIS dan konsep pengembangan sumber daya alam skala desa telah sesuai dan sejalan dengan sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Lembaga Masyarakat, Pengembangan Desa Wisata
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 05 Jun 2023 02:40 |
Last Modified: | 05 Jun 2023 02:40 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3342 |
Actions (login required)
View Item |