ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HAK PAKAI TANAH MILIK PERHUTANI DI DESA KEDALON KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Ina, Septiani (2023) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HAK PAKAI TANAH MILIK PERHUTANI DI DESA KEDALON KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim.

Text SKRIPSI FIX INA SEPTIANI (1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Hak Pakai, Tanah Perhutani. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam, ataupun dengan jalan jual beli. Perkembangan manusia sangat erat kaitanya dengan pemenuhan kebututhan untuk hidup secara layak. Kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan papan, sandang, dan pangan merupakan kebutuhan yang perlu dukungan dalam pemenuhanya. Salah satunya yaitu keberadaan tanah sebagai wahana untuk interaksi, sehingga kebutuhan pokok tersebut dapat berhasil atau malah sebaliknya. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Hak Pakai Tanah Perhutani di Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?. (2) Bagaiamana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Pakai Tanah Perhutani di Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?. Setelah dilakukan pengkajian dan analisis Praktik jual beli hak pakai pengelolaan tanah perhutani di Desa Kedalon disini dinyatakan boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang. Dalam praktik ini yang warga jual adalah hak pakai pengelolaannya, bukan tanahnya. Uang yang didapat lebih tepat dianggap sebagai uang biaya kepada pihak pengelola pertama yang sudah melakukan perizinan kepada pihak perhutani untuk bisa mengelola tanah garapan. Serta untuk uang jasa karena sudah membersihkan tanah garapan yang dulunya hutan lalu dibersihkan menjadi lahan pertanian. Selain itu dilihat dari segi akad jual beli memang terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat barang harus dimiliki secara penuh atau menjadi wakil dari pemilik. Namun jika dilihat secara substansi sesungguhnya transaksi ini termasuk ke dalam ijarah atau sewa menyewa, seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut. Maka dapat dikatakan ijarah merupakan jual beli manfaat dari suatu barang, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Actions (login required)

View Item