LAPORAN HASIL PENELITIAN "TINDAKAN GRATIFIKASI DAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus :Di Komisi Pemilihan Umum)

Suparmin, Suparmin and Wiwiek Wibowo, Wiwiek and Sugiyarto, Sugiyarto (2011) LAPORAN HASIL PENELITIAN "TINDAKAN GRATIFIKASI DAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus :Di Komisi Pemilihan Umum). Project Report. Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Text LHP 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan-pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pada Tahun 2005 ini menjadi momentum penting bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelumnya, sudah banyak met& penegakan hukum panberantasan korupsi tetapi perkembangan tindak pidana korupsi tetap meningkattajarn. Pennasalahan dalam penulisan slaipsi ini adalah Gratifikasi merupakan suap sebagai tindak pidana korupsi yang sulit diberantas karena sudah budaya bunik dalam praktek penyelenggaraan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui secara lebih lengkap peraturan-peraturan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi, untuk mengetahui sejauh mana kewenangan lembagalembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang menangani kasus korupsi dan untuk mengetahui sejauh mana effektifitas peraturan mengenai Gratifikasi menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini adalah delik korupsi dan suap merupakan tindak pidana kuno yang pengaturannya terdapat jugs di dalam KUHP. Kejahatankejahatan yang dilakukan dalam jabatan, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman bagi mereka yang. menjalankan jabatan sebagai Pegawai Negeri baik yang berstatus tetap maupun tugas sementara waktu rnelakukan kejahatan seperti melalaikan tugas, memalsukan Surat, menggelapkan uang, rnenghancurkandokumen, korupsi dan sebagainya, Dalam perkembanga~yaTindak Pidana Korupsi sebagai Tindak ~ i d a k Khusus yang sekarang berlaku Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang merubah UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Bab 11 Pasal 2 ayat (I) UU No. 3 1 Tahun 1999 dapat diambil sebagai definisi tindak pidana korupsi, namun pasal tersebut juga mengatur mengenai ancaman hukuman dan +midmaan. Untuk mengurangi perbuatan tersebut perlu dilakukan perbaikan integral terhadap semua kondisi yang rnenjadi faktor penyebab terjadinya korupsi dan lemahnya penegakan hukum, yaitu tidak hanya "law reform", tetapi jugs "social, economic, political, cultural, moral, administrative, and management reform Dalam menghadapi kendala juridis, khususnya kelemahan kebijakan fomulasi yang ada dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 2112001, para penegak hukum diharapkan tidak hanya berpatokan pada sumber hukum formal (UU), tetapi berusaha rnelakukan inovasi untuk mengefektitkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum.

Actions (login required)

View Item