YULIYANTO, YULIYANTO (2019) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA MEREK DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
|
Text
COVER.pdf Download (581kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (126kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB) | Preview |
Abstract
Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pelaksanaan melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng? Dan Hambatan atau kendala apakah yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng? Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan penyidik di Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa dilakukan dengan himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara. Dalam tindak pidana merek adalah sama dengan tindakan pre-emtif, yaitu himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara. Dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana merek terbagi dalam 6 (enam) tahap, yaitu sebagai berikut: Penerimaan aduan, Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan, Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan, Melakukan Gelar Perkara, Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut: Terbatas dalam hal delik aduan dan adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI Kata kunci : Penanganan Perkara, Tindak Pidana, Merek
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum |
Depositing User: | eprints perpustakaan unwahas |
Date Deposited: | 03 Dec 2019 05:42 |
Last Modified: | 03 Dec 2019 05:42 |
URI: | http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/2005 |
Actions (login required)
View Item |