Wahid Hasyim University | Digital Repository

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTABES SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

YOKI, LAKSANA PUTRA (2019) UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTABES SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (687kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (717kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (681kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (714kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (679kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (182kB) | Preview

Abstract

Kasus penggelapan mobil dapat terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang. Kasus penggelapan seperti ini, terjadi seiring berkembangnya jasa rental mobil. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia. Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat; 2) Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat; 3) Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekubder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan penipuan yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat. Hasil penelitian didapat bahwa Faktor penyebab dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kota Semarang pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : a) Faktor Intern; b) Faktor Ekdtern. Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat : a) Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan; b) Terbatasnya jumlah penyidik; c) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental dapat dibagi empat yaitu : a) Mencari Pelaku; b) Mencari Kendaraan yang menjadi objek penggelapan; c) Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Semarang dan; d) Membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan, Kendaraan Bermotor Roda Empat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: eprints perpustakaan unwahas
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:38
Last Modified: 03 Dec 2019 05:38
URI: http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/2003

Actions (login required)

View Item View Item