UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

FEBRI, HARIAWAN (2019) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (789kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (354kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview

Abstract

Kegiatan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan illegal fishing adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, rancangan undang-undang, bahan dari internet, serta secara empiris dilakukan penelitian di lapangan yaitu di Ditpolair Polda Jateng. Tujuan dalam penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng; 2) Upaya Preventif dan Represif Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing; 3) Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng adalah : a) Meningkat dan tingginya permintaan ikan di dalam negeri maupun luar negeri; b) Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi; c) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut; d) Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana; e) Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, antara lain dengan penal dan non penal. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing diantaranya adalah sebgaai berikut : Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Dana dan anggaran; serta Kendala teknis. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penanggulangan, Tindak Pidana, Illegal Fishing.

Actions (login required)

View Item