PERAN POLISI AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN SATWA

DANANG, RUDI ARIYANTO (2019) PERAN POLISI AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN SATWA. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (157kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (84kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Akan tetapi nyatanya Undang-Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan hewan satwa secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan hewan satwa di wilayah Indonesia masih terjadi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah sering terjadinya penyelundupan hewan satwa. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia; 2) Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia; 3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekubder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan illegal fishing yang dikaji adalah UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.. Hasil penelitian didapat bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan hewan satwa disebabkan oleh : : a) Faktor internal, b) Faktor Ekonomi, c) Faktor eksternal. Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia, antara laian : a) Melakukan Patroli Gabungan bersama TNI Angkatan Laut, b) Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan pengamanan di Perairan, c) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait; d) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi Ditpolair Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan satwa dilindungi adalah : a) Kurangnya personil Dit Pol Air Polda Jawa Tengah; b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai; c) Faktor pelaku yang tidak mengetahui penyelundupan hewan satwa itu dilarang; d) Penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penyelundupan hewan satwa. Kata Kunci : Polisi Air, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan, Hewan Satwa

Actions (login required)

View Item