TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

Suparmin, Suparmin (2011) TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS. In: TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS. Wahid Hasyim University Press. ISBN 9786028273527

Text TEORI PEMBUKTIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB)

Abstract

Yang juga perlu diingat adalah bahwa para ahli sosial budaya seringkali mengatakan bahwa kualitas sistem peradilan termasuk kualitas penegakan hukum merupakan salah satu indikator kualitas peradaban (the level of civilization) suatu bangsa, yang pada dasarnya merupakan totalitas dari “human and national capabilities”. Kualitas peradaban manusia sangat berarti dalam hubungan antar bangsa, karena didalamnya terkandung unsur “predictability”. Sebagai contoh adalah bahwa penanaman modal asing (PMDA) sulit diundang apabila diperkirakan kredibilitas supremasi hukum dan ketertiban umum di Indonesia diragukan. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya bertugas “ melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembuktian banyak perundang-undangan yang bersifat sektoral yang diberikan ketentuan seolah-olah terdapat pembuktian yang bersifat khusus. Atau terjadi pengecualian (lex sepesialis derogat lex generalis) sehingga tidak sesuai lagi dengan asas umum dalam hukum pembuktian. Sulit kiranya dalam keadaan tumpang tindihnya perundang-undangan yang ada untuk dengan tegas memilih untuk menerapkan suatu ketentuan hukum tertentu (khusus).

Actions (login required)

View Item