TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996

WISTI, ANDRIYANI NIM (2018) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996. Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (687kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (302kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB) | Preview

Abstract

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit.Penelitian ini mengambil permasalahan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi serta membahas hambatan-hambatan yang ada jika debitur wanprestasi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan terhadap sistematika hukum.Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan,sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif.Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah serta untuk mendapatkan data-data. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta,bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur.Hambatan- hambatan muncul karena adanya perlawanan pihak ketiga atas rencana lelang eksekusi agunan kredit dan faktor itikad tidak baik, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana digunakan untuk keperluan lainnya.

Actions (login required)

View Item